Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat memimpin upacara Hari Bhayangkara ke-80 Kepolisian Republik Indonesia yang berlangsung di halaman Mako Polres Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Rabu (1/7/2026). (foto: Sep/fn)

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU :  Memasuki usia ke-80 tahun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga dituntut mampu mengantisipasi ancaman baru yang berkembang seiring perubahan geopolitik dunia, pesatnya perkembangan teknologi digital, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Pesan tersebut menjadi penekanan utama yang disampaikan Bupati Berau saat membacakan amanat Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, pada Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di halaman Mako Polres Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Rabu (1/7/2026).

Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", peringatan Hari Bhayangkara tahun ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan panjang institusi Polri sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, transparan, berintegritas, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Dalam pidatonya, Bupati Berau menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polri, khususnya jajaran Polres Berau, atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Berau. Menurutnya, situasi kondusif yang selama ini terjaga merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh elemen, termasuk aparat kepolisian bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi Polri ke depan dinilai jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Mengutip arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Bupati menegaskan bahwa dinamika global telah melahirkan berbagai ancaman baru, mulai dari perang siber, kejahatan lintas negara, penyelundupan, perdagangan manusia, peredaran narkotika, hingga ketidakpastian ekonomi dunia.

Terlebih lagi, Kalimantan Timur kini menjadi sorotan nasional bahkan internasional sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi tersebut menjadikan aspek keamanan sebagai salah satu faktor utama yang harus dijaga secara maksimal.

Karena itu, Bupati menegaskan sudah saatnya Polri meninggalkan pola kerja yang hanya merespons setiap kejadian. Sebaliknya, institusi kepolisian harus mampu membaca potensi ancaman sejak dini melalui langkah-langkah yang prediktif, adaptif, dan berbasis teknologi informasi.

"Kita wajib memperkuat ketahanan siber dan kesiapsiagaan wilayah. Perkembangan ini menuntut kepolisian untuk bergerak secara prediktif dan adaptif," tegasnya.

Menurutnya, penguatan sistem keamanan digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Ancaman siber kini berkembang semakin masif dan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi apabila tidak diantisipasi secara serius.

Selain menjaga keamanan dan penegakan hukum, Bupati juga meminta seluruh jajaran Polri terus mengawal berbagai agenda prioritas pemerintah yang menjadi bagian dari pembangunan nasional. Di sektor ketahanan pangan, kepolisian diharapkan mampu memastikan stabilitas distribusi pangan, mengawal pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta mendukung pelaksanaan program swasembada pangan dan optimalisasi lahan pertanian di Kalimantan Timur.

Sementara itu, dalam bidang penegakan hukum, Polri diminta tidak memberikan ruang bagi berbagai bentuk kejahatan yang merusak moral masyarakat maupun merugikan negara. Pemberantasan narkotika, praktik judi online, penyelundupan, hingga berbagai tindak pidana transnasional harus dilakukan secara konsisten dan tanpa kompromi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan nasional juga sangat bergantung pada terciptanya situasi keamanan yang kondusif. Oleh sebab itu, aparat kepolisian diminta memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kawasan industri hilirisasi, serta berbagai proyek energi yang saat ini berkembang di Kalimantan Timur.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini juga bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri. Melalui regulasi tersebut, Presiden RI memberikan lima arahan strategis kepada seluruh jajaran Polri sebagai pedoman dalam memperkuat transformasi kelembagaan.

Kelima arahan tersebut meliputi penguatan reformasi kelembagaan menuju birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan publik; peningkatan profesionalisme melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik serta penegakan hukum; penguatan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan era digital; peningkatan fleksibilitas dan kemampuan organisasi agar semakin modern, kolaboratif, dan berbasis data; serta membangun legitimasi dan kepercayaan publik melalui budaya integritas, pelayanan yang cepat, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menutup amanatnya, Bupati Berau mengingatkan seluruh personel Polri agar senantiasa menjaga kehormatan institusi dengan mengamalkan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia juga mengajak seluruh jajaran kepolisian terus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, hingga seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur yang kini menjadi beranda terdepan Indonesia melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Teruslah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, modern, terpercaya, serta selalu hadir memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," pungkasnya. (sep/FN)